Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2026

Lestarikan Jati Diri Bangsa, Ketua TP PKK Muaro Jambi Ririn Novianty Ajak Masyarakat Bangga Berbatik

MUARO JAMBI — Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Muaro Jambi, Ririn Novianty, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mencintai dan melestarikan batik sebagai bagian penting dari identitas serta jati diri bangsa Indonesia. Ririn menegaskan bahwa batik memiliki makna yang jauh lebih mendalam dibandingkan sekadar lembaran kain busana. Menurutnya, setiap helai kain batik sarat akan nilai sejarah, filosofi, serta kebudayaan luhur yang diwariskan secara turun-temurun. "Batik bukan sekadar kain, melainkan warisan budaya yang menyimpan cerita, nilai, dan identitas bangsa. Mari kita terus bangga mengenakan dan melestarikan batik sebagai bagian dari jati diri Indonesia," ujar Ririn Novianty dalam pesannya menyambut Hari Batik Nasional. Melalui momentum Hari Batik Nasional ini, TP PKK Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan seni kriya dan pengrajin batik l...

Dua Konflik Lahan Krusial Memanas, Bupati Muaro Jambi Konsultasi Keperdataan dan Kurator ke Kemenkum RI

JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bergerak cepat mencari kepastian hukum guna menyelesaikan dua konflik sosial pertanahan yang membelit wilayahnya. Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., memimpin langsung jajaran Pemkab Muaro Jambi dalam audiensi, konsultasi, dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum RI di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (28/9/2026). Kedatangan rombongan Bupati—yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Badan Kesbangpol, serta Kabag Hukum Setda Muaro Jambi—diterima langsung oleh Direktur Perdata Henry Sulaiman di Ruang Rapat Direktorat Perdata, Lantai 3. Audiensi ini digelar untuk memperkuat sinergi, harmonisasi kebijakan, serta memperoleh pemahaman komprehensif terkait pelaksanaan tugas di bidang keperdataan dan kepailitan/PKPU, khususnya yang bersinggungan langsung dengan penanganan konflik sosial lahan di Muaro Jambi. Sengketa Lahan Pailit PT RKK dan Sengketa Bata...

Pemkab Muaro Jambi Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Kebakaran di Desa Tangkit

MUARO JAMBI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi menunjukkan kepeduliannya terhadap warga terdampak musibah kebakaran. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., M.T., turun langsung menyalurkan bantuan logistik kepada korban kebakaran rumah di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (02/10/2026). Penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai langkah cepat pemerintah daerah untuk meringankan beban warga yang baru saja kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Adapun bantuan yang diserahkan meliputi berbagai kebutuhan dasar dan peralatan rumah tangga, seperti kasur serta paket logistik mendesak lainnya. Dalam kunjungan tersebut, Sekda Muaro Jambi yang didampingi jajaran perangkat daerah terkait turut meninjau langsung kondisi lokasi pascakebakaran. Kehadiran jajaran Pemkab Muaro Jambi diharapkan dapat memberikan dukungan moril sekaligus memastikan kebutuhan darurat korban terpenuhi dengan baik. "Kami turut prihatin atas...

Ancam Kesehatan Ibu Hamil akibat Kabut Asap, Pemkab Muaro Jambi Terbitkan Kebijakan WFH

MUARO JAMBI — Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan yang sedang hamil. Langkah ini diambil sebagai respons cepat Pemkab dalam mengantisipasi dan meminimalisasi risiko kesehatan akibat penurunan kualitas udara dan ancaman kabut asap yang menyelimuti wilayah tersebut. Instruksi tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Edaran (SE) Bupati Muaro Jambi Nomor 800.1.5/14/BKPSDM-IV/2026. Penjabat Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan janin yang dikandungnya, menjadi prioritas utama pemerintah di tengah kondisi udara yang tidak sehat. Melalui kebijakan WFH ini, ASN perempuan yang tengah mengandung tetap menjalankan kewajiban kedinasan secara daring tanpa harus beraktivitas di luar rumah atau terpapar langsung asap kendaraan dan karhutla saat menuju tempat kerja. Kebijakan ini...