Dugaan Mark-Up Jembatan Sari bakti MPRJ kembali Datangi Kejati, Kota Jambi Gagal Bahagia,

Faktahitam.com-MPRJ (Masyarakat Peduli Rakyat Jambi) Kembali mendatangi Gedung Adyaksa Jambi, Di mana kedatangan Mprj kali ini Kembali melaporkan Dugaan KKN Yang Terjadi Di PUPR Kota Jambi, Pada Kamis 09 April 2026

Kegiatan Pembangunan Jembatan Jl. Sari Bakti Yang Di Kerjakan 

Oleh CV. WAY SALAK Dengan Nilai HPS Rp. 4.099.999.641,88 Tahun Anggaran 2025,

Dalam orasinya Bob to selaku ketua MPRJ Mengatakan, Bahwa kegiatan tersebut berpotensi condong bahkan roboh, karna berdasarkan hasil informasi dan investigasi kami di lapangan bahwa kegiatan tersebut Kegiatan Di kerjakan Di duga Tidak Mengikuti sfesifikasi tehnis yang Telah Di 

tetapkan, Di mulai Dari Pencampuran Beton Yang Di buat Di bawah STANDAR Atau Gradasi yang telah 

Di tetapkan, Sehingga Coran yang baru semur jagung Mengalami Keretakan, Kemudian Pembesian yang 

di duga tidak memakai standar yang telah di tetapkan, Besi Pondasi Yang Di duga Memakai Besi ukuran 

10 JSTY atau Besi 10 Banci

Kemudian Jembatan Di duga Tidak Memakai Karet Bantalan Atau Elastomer Bearing Pad Yang

Merupakan Komponen Penting Dalam Pembangunan Jembatan, Yang Berfungsi Sebagai Media Penyalur Beban Dari Superstruktur ke substruktur jembatan Untuk Mengakomodir Gaya Yang Timbul 

Akibat Adanya Beban yang Akan Dilewati.

Begitu juga Dinding Sayap wing wall yang berfungsi Untuk menahan Tanah dalam arah Tegak Lurus As 

Jembatan, Juga Di buat Asal Jadi Dimana Sambungan antara jembatan dan Sayap jembatan  Tidak Di Perkuat Dengan Besi  sebagai Penguat  Supersturktur 

Bangunan Jembatan, Sehingga Dalam jangka beberapa tahun ini jembatan berpotensi Bergerak atau 

Condong

Sehingga Kegiatan Di sinyalir Tidak Memenuhi Gradasi atau Spesifikasi Yang Telah Di 

tetapkan Oleh Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Yang Menjadi Ketetapan Negara 

Dan Tentunya Memakai Uang Rakyat, Melalui Sistem Kontrak Yang Di tandangani 

Steckholder (Pejabat Yang Berkaitan Dan rekanan, konsultan Perencanaan, Konsultan 

Pengawas) Untuk Mengunakan Uang Negara Tersebut,

Dan Bobto kembali menegaskan agar KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAMBI SEGERA Melakukan Langkah dan Upaya Hukum 

Dengan Memanggil Dan Memeriksa KADIS PUPR KOTA JAMBI, Yang Kami duga menjadi 

Pemain Inti Atas Perbuatan Yang Terindikasi Merugikan Negara dan Menguntungkan 

Pribadi Tersebut 

Kemudian Panggil Dan Periksa KABID PENGAIRAN PUPR Kota Jambi Yang Di duga Ikut Terlibat Dan 

di duga Menerima Fee Dari Perbuatan Yang Terindikasi Merugikan Negara dan 

Menguntungkan Pribadi Tersebut,

 Panggil Dan Periksa Kontraktor, Konsultan Pengawas Yang Di duga Melakukan 

Perbuatan Yang Terindikasi Merugikan Negara dan Menguntungkan Pribadi Tersebut,

Kemudian AUDIT SELURUH KEKAYAAN PEJABAT – PEJABAT DI ATAS YANG DI DUGA DI LUAR 

KEWAJARAN.

Setelah beberapa menit melakukan aksi MPRJ Melaporkan secara resmi Kegiatan tersebut, di PTSP Kejati Jambi, dalam sambutan PTSP Mengatakan apresiasi dan terima kasih atas laporannya , kami terima dan akan kami teruskan kepada Pimpinan Tutup Syifa selaku staf PTSP Kejati Jambi.

Redaksi 

‎Pererat Silaturahmi, APJII Jambi Gelar Halal Bihalal dan Lomba Mancing Berhadiah Jutaan Rupiah ‎

Faktahitam.com-JAMBI – Dalam upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pemerataan ekosistem digital, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Pengurus Wilayah Jambi menjadwalkan agenda Halal Bihalal pada Sabtu, 18 April 2026 mendatang.

‎Acara yang akan dipusatkan di Rumah Kita Resort dan Hotel (Roemah Kito Fishing Club) ini diproyeksikan menjadi momentum krusial bagi para pelaku industri jasa internet di Provinsi Jambi. Selain sebagai ajang bermaaf-maafan pasca-Lebaran, kegiatan ini dirancang untuk mensinergikan jaringan kerja sama antar-anggota.
‎
‎Dorong Pemerataan Ekosistem Digital
‎Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) APJII Jambi, H. Haryono, S.E., mengonfirmasi bahwa Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, dijadwalkan hadir langsung untuk memeriahkan agenda tersebut. Kehadiran pucuk pimpinan APJII ini diharapkan mampu menyuntikkan semangat baru dalam mendorong akses digital yang lebih inklusif di wilayah Jambi.
‎
‎"Acara ini bukan sekadar ajang silaturahmi biasa. Kami ingin membangun kolaborasi yang inklusif demi mendorong pertumbuhan ekosistem digital yang merata dan berkelanjutan di daerah," ujar Haryono, tokoh muda Jambi yang dikenal aktif dalam berbagai organisasi.
‎
‎Kemeriahan Lomba Mancing
‎Ada yang unik dalam gelaran kali ini. Guna menciptakan suasana yang santai dan akrab, panitia turut menggelar Lomba Mancing APJII Jambi dengan total hadiah mencapai jutaan rupiah. Lomba ini akan dimulai pada pukul 13.00 WIB di lokasi yang sama.
‎
‎Detail Pendaftaran Lomba:
‎
‎Waktu: 18 April 2026, pukul 13.00 WIB – Selesai.
‎
‎Biaya Partisipasi: Rp150.000 per peserta.
‎
‎Target Peserta: Anggota APJII, mitra kerja, serta masyarakat umum.
‎
‎Haryono mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi meramaikan acara ini. Menurutnya, melalui suasana yang lebih informal seperti memancing, hambatan komunikasi antar-pihak diharapkan bisa mencair sehingga kerja sama profesional ke depan dapat terjalin lebih solid.
‎
‎Melalui inisiatif ini, APJII Jambi kembali menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi penyedia infrastruktur, tetapi juga sebagai motor penggerak kebersamaan bagi para stakeholder teknologi di Jambi.

Amril mata

‎Perkuat Sinergi Antar-Provinsi, Pemkab Muaro Jambi dan Musi Banyuasin Teken MoU Pelayanan Publik

SEKAYU – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.

‎
‎Sinergi tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., dan Bupati Musi Banyuasin, H.M. Toha Tohet, S.H., M.H.
‎
‎Prosesi penandatanganan berlangsung khidmat di Rumah Dinas Bupati Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin (06/04/2026). Dalam kunjungan kerja ini, Bupati Muaro Jambi turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Budhi Hartono, S.Sos., M.T., serta jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait.
‎
‎Fokus pada Enam Pelayanan Dasar
‎Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengakselerasi pemenuhan pelayanan dasar yang berdampak langsung pada masyarakat. Adapun sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus kerja sama meliputi:
‎
‎Bidang Pendidikan
‎
‎Bidang Kesehatan
‎
‎Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
‎
‎Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)
‎
‎Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
‎
‎Bidang Sosial
‎
‎Komitmen Peningkatan Kesejahteraan
‎Dalam sambutannya, Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Muba. Ia menekankan bahwa sinergi ini merupakan langkah nyata untuk saling mendukung potensi daerah masing-masing.
‎
‎"Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat adalah kewajiban kita bersama. Semoga sinergitas ini membuat program ke depan lebih produktif, masif, dan berkelanjutan," ujar Bambang Bayu Suseno.
‎
‎Bak gayung bersambut, Bupati Musi Banyuasin, H.M. Toha Tohet, memuji inisiatif Pemkab Muaro Jambi dalam mendorong pola kerja kolaboratif. Menurutnya, kerja sama lintas provinsi ini sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif.
‎
‎"Kesepakatan ini adalah komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di kedua daerah," pungkas Bupati Muba.
‎
‎Melalui MoU ini, kedua kabupaten diharapkan dapat berbagi inovasi dan sumber daya demi percepatan pembangunan di wilayah perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan tersebut.

Amril mata 

‎Kurir Sabu 58 Kg Kabur dari Ruang Penyidik, Perwira Menengah Polda Jambi Disanksi Demosi

JAMBI – Sebuah insiden memalukan terjadi di lingkup Kepolisian Daerah (Polda) Jambi. Seorang tersangka kurir narkotika jenis sabu dengan barang bukti fantastis seberat 58 kilogram, dilaporkan berhasil melarikan diri dari ruang penyidik tak lama setelah ditangkap.

‎
‎Tersangka yang diketahui bernama Alung alias MA tersebut memanfaatkan celah di ruang pemeriksaan untuk kabur. Peristiwa ini pun memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai prosedur pengamanan di markas kepolisian tersebut.
‎
‎Sanksi bagi Internal
‎Akibat insiden pelarian tahanan ini, Mabes Polri dan Polda Jambi mengambil tindakan tegas terhadap personel yang dianggap bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.
‎
‎Pejabat Terkait: AKBP Nurbani, yang menjabat sebagai Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Jambi.
‎
‎Bentuk Sanksi: Sanksi demosi selama 2 tahun.
‎
‎Konfirmasi: Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan adanya peristiwa kaburnya tahanan serta pemberian sanksi kepada perwira menengah tersebut.
‎
‎Evaluasi Pengamanan
‎Kaburnya Alung menjadi sorotan tajam karena statusnya sebagai kurir dalam jaringan peredaran sabu skala besar. Barang bukti 58 kilogram merupakan salah satu tangkapan signifikan yang seharusnya diikuti dengan protokol pengamanan ekstra ketat.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian dilaporkan masih terus melakukan pengejaran terhadap Alung alias MA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Amril mata 

TMPLHK Indonesia bersenergitas bersama FRIC DPW Provinsi Jambi Soroti Kinerja Tim PKH dan PT. AGRINAS di Provinsi Jambi

Faktahitam.com,-Jambi - Sinergias antara TMPLHK Indonesia dan FRIC DPW Provinsi Jambi dalam mengawal isu alih fungsi Hutan Produksi (HP) Hutan Produksi Khusus (HPK) dan Hutan Cagar Alam (CA) yang sudah menjadi perkebunan kelapa sawit merupakan langkah krusial dalam penegakan hukum lingkungan di daerah. Hal ini disampaikan oleh Hamdi Zakaria, A.Md Ketua TMPLHK Indonesia pada 4/4/2026.

​menurut Hamdi Zakaria, ada poin-poin dasar hukum dan kerangka regulasi TMPLHK Indonesia yang dapat digunakan untuk mempertanyakan kinerja tim PKH (Pelepasan Kawasan Hutan) dan PT. AGRINAS, serta sanksi bagi para perambah ini, diantara nya kata Hamdi:

​1. Dasar Hukum Mempertanyakan (Hak Masyarakat)

​Masyarakat memiliki hak konstitusional dan legal untuk mempertanyakan transparansi tata kelola hutan.

​UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Memberikan hak kepada organisasi masyarakat untuk meminta data terkait jumlah luasan HP, HPK dan CA yang telah dirambah dan status sanksi perusahaan.

​UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) Pasal 70: Menegaskan hak masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyampaian saran, pendapat, atau pengaduan.

​PP No. 68 Tahun 2010: Tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

​2. Dasar Hukum Pemantauan dan Pengawasan TMPLHK Indonesia, sebagai

​Lembaga swadaya masyarakat memiliki legitimasi untuk melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan aktivitas korporasi.

​UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H): Pasal 57 memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

​UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Pasal 60 menyatakan bahwa Pemerintah wajib melakukan pengawasan kehutanan, dan masyarakat berhak memberikan informasi serta laporan terkait kerusakan hutan.

​Peraturan Menteri LHK No. P.22/2017: Tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

​3. Sanksi Hukum Bagi Perambah

​Perubahan Hutan Produksi menjadi perkebunan sawit tanpa izin pelepasan kawasan adalah tindak pidana serius, ungkap Hamdi Zakaria.

Menurut Hamdi ZKaria, ada Jenis Sanksi Dasar Hukum & Konsekuensi

Sanksi Pidana UU No. 18/2013 (P3H): Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan dapat dipidana penjara (minimal 3-8 tahun) dan denda miliaran rupiah.

Sanksi Administrasi UU No. 11/2020 (Cipta Kerja) jo. UU No. 6/2023: Perusahaan dapat dikenakan denda administratif, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin (skema Pasal 110A dan 110B).

Sanksi Perdata UU No. 32/2009: Kewajiban membayar ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan melakukan pemulihan (restorasi) lahan, ungkap Hamdi.

Fokus Pertanyaan untuk Tim PKH & PT. AGRINAS ini, berdasarkan regulasi di atas, TMPLHK Indonesia dan FRIC dapat mengajukan poin pertanyaan seperti berikut, ungkap Hamdi.

​Inventarisasi Data: Apakah data luasan Hutan Produksi yang dirambah di Jambi sudah dilaporkan secara periodik ke Kementerian LHK pusat sesuai amanat UU Cipta Kerja?

​Status Perizinan: Apakah PT. AGRINAS atau perusahaan mitra di lokasi tersebut telah mengantongi Izin Pelepasan Kawasan Hutan atau sedang dalam proses penyelesaian lewat jalur Pasal 110A/110B UU Cipta Kerja?

​Transparansi Sanksi: Dari total luasan yang teridentifikasi sebagai rambahan, berapa persen perusahaan yang sudah dijatuhi sanksi administratif (denda) dan berapa yang telah masuk ke tahap penyidikan pidana?

​Rehabilitasi: Bagaimana rencana pemulihan lahan hutan yang telah berubah menjadi sawit tersebut jika izinnya tidak diberikan?

Untuk ​vatatan Penting nya,  Perlu diperhatikan bahwa melalui UU Cipta Kerja, terdapat mekanisme "pemutihan" atau penyelesaian administratif bagi perkebunan yang sudah terlanjur berada di kawasan hutan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Namun, hal ini tetap mewajibkan pembayaran denda yang sangat besar ke kas negara. Mempertanyakan apakah denda ini sudah dibayar adalah poin krusial bagi TMPLHK Indonesia dan FRIC DPW Provinsi Jambi.

Kami tim dari TMPLHK Indonesia dan FRIC Provinsi Jambi, sudah turun ke berbagai lokasi dan berbagai area perusahaan di Provinsi Jambi baru baru ini, guna mencari informasi kebenaran dari data yang kami miliki.

TMPLHK Indonesia, sudah membentuk, dan bakal membantu Kelompok kelompok tani masyarakat, yang perkebunan pribadi atau plasma sawitnya, berada di kawasan HP dan HPK, guna pendampingan, pengajuan peralihan pungsi hutan, baik melalui program TORA maupun Perhutanan Sosial, yang ditujukan kepada Kementrian Kehutanan melalui Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, di gedung Manggala Wanabakti, Block I, Lantai 3, di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. 

Beberapa kelompok tani sawit, surat pengajuan oeralihanya, sudah diantarkan lansung ke kantor Kementrian ini.

Melalui pemberitaan media, kami dari TMPLHK Indonesia dan FRIC Provinsi Jambi, menghimbau, bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan, bisa menghubungi tim TMPLHK dan FRIC Provinsi Jambi, melalui watshap atau mendatangi lansung ke sekretariat, tutup Hamdi Zakaria, A.Md Ketua TMPLHK Indonesia ini.

Redaksi

‎Dugaan Gratifikasi Mobil, Nama Bupati Karo Terseret dalam Pusaran Kasus Amsal Sitepu ‎

 

JAKARTA – Nama Bupati Karo, Antonius Ginting, mendadak menjadi sorotan dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan. Antonius diduga memberikan bantuan unit mobil kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, yang disinyalir berkaitan dengan penanganan kasus dugaan mark-up proyek oleh videografer Amsal Sitepu.

‎
‎Isu panas ini dilempar langsung oleh anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, dalam rapat dengar pendapat yang membahas perkembangan kasus Amsal Sitepu pada Kamis (2/4/2026).
‎
‎Sorotan Komisi III DPR RI
‎Hinca Panjaitan mengungkapkan bahwa dirinya menerima informasi krusial mengenai adanya aliran aset berupa mobil dari pihak Pemerintah Kabupaten Karo kepada korps Adhyaksa di Tanah Karo. Ia menegaskan bahwa informasi ini perlu diklarifikasi secara terang benderang agar tidak menjadi bola liar.
‎
‎"Saya mendapatkan informasi yang cukup ini. Saya khawatir ini terjadi. Saya ingin nanti dijawab. Kalau ini salah, mohon dimaafkan. Tapi karena ini masuk, harus Anda jawab ini," tegas Hinca di hadapan forum.
‎
‎Hinca secara spesifik mempertanyakan integritas Kajari Karo di tengah pengusutan kasus yang sedang berjalan. "Saudara Kajari. Apakah benar, Bupati Karo memberi bantuan mobil kepada Kejaksaan Negeri Tanah Karo?" tanyanya.
‎
‎Konteks Kasus Amsal Sitepu
‎Dugaan pemberian mobil ini mencuat di tengah penyelidikan kasus Amsal Sitepu, seorang videografer yang dituding melakukan penggelembungan harga (mark-up) dalam sejumlah proyek di lingkungan Kabupaten Karo. Hubungan antara Bupati, Kajari, dan tersangka Amsal kini menjadi fokus utama publik untuk melihat apakah ada upaya intervensi atau pelemahan penegakan hukum melalui pemberian fasilitas tersebut.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Karo belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan pemberian mobil yang disampaikan oleh Hinca Panjaitan dalam rapat tersebut.

Amril mata 

Kasus Amsal Sitepu Memanas, Anggota DPR Desak Pencopotan Kajari Karo

JAKARTA – Tekanan publik terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo semakin menguat. Buntut dari kasus yang menjerat videografer Amsal Sitepu, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kini mendesak Jaksa Agung untuk segera mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo beserta jajaran terkait dari jabatannya.

‎
‎Desakan ini muncul setelah penanganan kasus Amsal Sitepu dinilai banyak pihak mengandung kejanggalan dan mencederai rasa keadilan. Anggota legislatif memandang perlu adanya evaluasi total di tubuh Kejari Karo guna menjaga integritas institusi penegak hukum.
‎
‎"Kami meminta Jaksa Agung mengambil langkah tegas. Pencopotan Kajari Karo dan jajarannya sangat diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan objektif tanpa ada intervensi atau penyalahgunaan wewenang," ujar salah satu anggota Komisi III DPR dalam keterangannya.
‎
‎Kasus ini bermula dari perselisihan hukum yang melibatkan Amsal Sitepu, seorang videografer, yang kemudian berkembang menjadi sorotan nasional. Pihak DPR menilai jika ada indikasi ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara, maka sanksi administratif berupa pencopotan jabatan adalah langkah yang tepat untuk memberikan efek jera.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan pencopotan tersebut. Sementara itu, gelombang dukungan terhadap Amsal Sitepu terus mengalir dari berbagai komunitas pers dan aktivis hukum di Sumatera Utara.

Amril mata 

Sampaikan LKPJ 2025, Bupati Muaro Jambi Paparkan Capaian Investasi Rp3,33 Triliun dan Realisasi Pendapatan 99% ‎

MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Laporan tersebut dipaparkan langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, SP., MM., M.Si, dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Senin siang (30/03/2026).

‎
‎Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme check and balance serta bentuk transparansi pemerintah daerah kepada legislatif atas pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025.
‎
‎Performa Keuangan dan Program Panca Cita
‎Dalam pidatonya, Bupati Bambang Bayu Suseno menekankan bahwa tahun 2025 menjadi tonggak awal pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Dengan visi mewujudkan Muaro Jambi yang berkeadilan, berakhlak, maju, serta unggul di bidang pertanian, industri, dan pariwisata, pemerintah menitikberatkan pada program unggulan Panca Cita.
‎
‎Meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, kinerja fiskal Muaro Jambi tercatat tetap stabil dan positif.
‎
‎Realisasi Pendapatan Daerah: Mencapai Rp1,648 Triliun atau sebesar 99,74% dari target yang ditetapkan.
‎
‎Sektor Pendidikan: Melalui program Muaro Jambi Cerdas, Pemkab mengalokasikan dana sebesar Rp474,59 Miliar. Angka ini melampaui mandat undang-undang yang mewajibkan alokasi minimal 20% dari APBD.
‎
‎Lonjakan Investasi dan Inovasi Digital
‎Salah satu poin krusial yang disoroti Bupati adalah melesatnya angka investasi di Bumi Sailun Salimbai. Tercatat, nilai investasi yang masuk ke Muaro Jambi pada 2025 menembus angka Rp3,33 Triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp2,49 Triliun.
‎
‎Lompatan besar ini diklaim sebagai buah dari inovasi pelayanan perizinan berbasis digital.
‎
‎"Peningkatan ini didukung oleh kemudahan layanan melalui sistem digital seperti SIPPOLING dan SIPEPSI, yang memangkas birokrasi dan menarik minat investor," ujar Bupati Bambang.
‎
‎Komitmen Menghadapi Tantangan Pengangguran
‎Menutup laporannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPRD, Forkopimda, dan masyarakat atas sinergi yang terjalin selama setahun terakhir. Kendati mencetak banyak prestasi, ia mengakui masih ada tantangan besar yang harus diselesaikan, terutama terkait lapangan kerja.
‎
‎"Segala capaian ini adalah hasil kerja keras bersama. Kami menyadari masih ada kekurangan, seperti tingkat pengangguran yang masih berada di angka 5,02%. Namun, dengan sinergi semua pihak, kita optimis Muaro Jambi akan semakin maju dan unggul ke depannya," pungkasnya.

Amril mata 

‎jalan "warisan" satu bupati dua PJ bupati 74 Persen Jalan di Muaro Jambi Rusak, Dinas PUPR Ungkap Kendala Anggaran ‎

Faktahitam.com-MUARO JAMBI – Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Muaro Jambi tengah menjadi sorotan hangat di media sosial. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi tahun 2026, tercatat bahwa mayoritas jalan milik pemerintah daerah masih dalam kondisi Rusak

‎
‎Dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 883 kilometer, hanya sekitar 26 persen atau sebagian kecil saja yang dikategorikan dalam kondisi Baik Sebaliknya, 74 persen sisanya dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.
‎
‎Persoalan Menahun dan Keterbatasan Fiskal
‎Menanggapi keluhan masyarakat di media sosial, terungkap bahwa kondisi infrastruktur yang memprihatinkan ini bukanlah persoalan yang muncul dalam semalam. Tingginya angka kerusakan jalan tersebut dinilai merupakan akumulasi atau "warisan" masalah dari beberapa periode kepemimpinan sebelumnya, termasuk masa jabatan satu bupati definitif dan dua Penjabat (Pj) Bupati terdahulu.
‎
‎Saat ini, Bupati Muaro Jambi yang baru menjabat selama satu tahun dihadapkan pada tantangan besar. Selain beban perbaikan yang luas, pemerintah daerah juga terkendala oleh keterbatasan anggaran pada tahun anggaran 2026.
‎
‎"Kondisi jalan yang tidak Baik ini memang mendominasi. Namun, perlu dipahami bahwa dengan masa jabatan bupati yang baru berjalan satu tahun, perbaikan tidak bisa dilakukan secara instan, apalagi dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini," ujar sumber internal terkait.
‎
‎Prioritas Pembangunan
‎Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi kini tengah menyusun skala prioritas untuk menentukan titik-titik jalan yang akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Keterbatasan dana menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh mobilitas ekonomi masyarakat.
‎
‎Pemerintah Kabupaten berharap masyarakat dapat bersabar dan memahami bahwa pembenahan infrastruktur sepanjang ratusan kilometer memerlukan waktu dan dukungan fiskal yang berkelanjutan.

Amril mata 

‎Aksi Main Hakim Sendiri di Pematang Raman: Dari Sidang Adat Berujung Penjarahan ‎

Faktahitam.com-MUARO JAMBI – Kondisi kondusif di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ilir, mendadak berubah mencekam pada Selasa malam (24/3/2026). Kekecewaan sekelompok warga atas hasil sidang adat terkait dugaan perselingkuhan berujung pada tindakan anarkis berupa perusakan dan penjarahan rumah warga berinisial BG.

‎
‎Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 23.30 WIB ini menunjukkan rapuhnya penyelesaian sengketa melalui jalur non-formal ketika massa tersulut emosi. Meski Lembaga Adat Desa telah berupaya menengahi, perbedaan pandangan mengenai sanksi "usir desa" menjadi pemantik amuk massa.
‎
‎Ketua Adat setempat menegaskan bahwa pengusiran seseorang dari ruang lingkup sosial tidak bisa dilakukan serampangan tanpa dasar hukum adat yang valid. Alih-alih mengikuti saran untuk melapor ke jalur kepolisian, massa justru memilih jalan pintas dengan merusak bangunan dan menguras isi rumah korban.
‎
‎Hingga saat ini, aparat kepolisian dari Polres Muaro Jambi diharapkan segera melakukan tindakan tegas untuk mengidentifikasi pelaku provokasi dan penjarahan guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas di wilayah Kumpeh Ilir.
‎
‎Aspek Hukum: Penjarahan dan Perusakan dalam KUHP
‎Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting), apalagi disertai dengan perusakan dan pencurian barang milik orang lain, merupakan tindak pidana murni yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
‎
‎Berikut adalah pasal-pasal yang menjerat pelaku aksi tersebut:
‎
‎1. Pasal Perusakan Properti (Pasal 406 KUHP)
‎Tindakan merusak rumah atau barang milik orang lain secara sengaja diancam dengan pidana:
‎
‎Hukuman: Penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
‎
‎Unsur: Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
‎
‎2. Pasal Penjarahan/Pencurian (Pasal 362 & 363 KUHP)
‎Mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:
‎
‎Pasal 362: Pencurian biasa, ancaman maksimal 5 tahun penjara.
‎
‎Pasal 363 (Pencurian dengan Pemberatan): Jika dilakukan di malam hari, di dalam rumah, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (berkelompok). Ancaman hukuman naik menjadi maksimal 7 hingga 9 tahun penjara.
‎
‎3. Pasal Kekerasan Secara Bersama-sama (Pasal 170 KUHP)
‎Ini adalah pasal utama yang sering digunakan untuk menjerat massa yang melakukan kerusuhan:
‎
‎Hukuman: Penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
‎
‎Unsur: Barang siapa dengan terang-terangan dan sengaja bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
‎
‎4. Sanksi Adat vs Hukum Negara
‎Penting untuk dipahami bahwa meskipun sengketa awalnya adalah masalah moral/adat (perselingkuhan), tindakan penjarahan mengalihkan status warga dari "penuntut keadilan" menjadi "pelaku kriminal". Hukum negara memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hal perlindungan hak milik dan nyawa warga negara.
‎
‎Catatan Penting: Tindakan main hakim sendiri tidak menghapuskan dugaan pidana awal (perselingkuhan), namun penjarahan adalah tindak pidana baru yang berdiri sendiri dan wajib diproses hukum.

Amril mata 

‎Warga Keluhkan Pedagang Liar di Gentala Arasy, Pemkot Jambi Didesak Bertindak Tegas

Faktahitam.com-JAMBI – Ikon wisata Kota Jambi, Jembatan Gentala Arasy, kini dikeluhkan oleh para pengunjung. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang semakin menjamur di sepanjang badan jembatan dinilai telah mengganggu kenyamanan publik dan estetika kawasan wisata religi tersebut.

‎Berdasarkan pantauan di lapangan, arus lalu lintas pejalan kaki di atas jembatan seringkali tersendat, terutama pada sore dan malam hari. Lapak pedagang yang memakan bahu jalan membuat ruang gerak pengunjung menjadi sangat terbatas.
‎
‎Keluhan Pengunjung dan Masyarakat
‎Beberapa pengunjung mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi jembatan yang kian semrawut. Selain mengganggu mobilitas, keberadaan pedagang juga menyisakan persoalan sampah yang berserakan di sekitar lokasi.
‎
‎"Seharusnya jembatan ini bersih untuk pejalan kaki menikmati pemandangan Sungai Batanghari. Sekarang jadi sesak karena banyak lapak jualan. Kami minta Pemerintah Daerah (Pemda) segera turun tangan," ujar salah satu pengunjung, Senin (23/03).
‎
‎Desakan untuk Pemerintah Daerah
‎Masyarakat mendesak Pemerintah Kota Jambi, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk melakukan penertiban secara konsisten. Warga menilai bahwa pembiaran yang terlalu lama akan membuat pedagang merasa memiliki hak untuk berjualan di area terlarang tersebut.
‎
‎Adapun poin-poin utama yang menjadi aspirasi masyarakat antara lain:
‎
‎Penertiban Segera: Pemda diminta melakukan razia rutin agar badan jembatan bersih dari aktivitas jual beli.
‎
‎Relokasi Terpusat: Menyarankan agar pedagang diberikan wadah khusus di area bawah jembatan atau kawasan Ancol agar tidak mengganggu jalur utama.
‎
‎Pengawasan Ketat: Penempatan petugas di titik-titik rawan pada jam sibuk guna mencegah pedagang kembali menggelar lapak.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengembalikan fungsi Jembatan Gentala Arasy sebagai ruang publik yang nyaman dan tertib.

Amril mata 

‎Setahun Menjabat, Harmonisasi Bambang-Junaidi Dinilai Fokus pada Pembangunan Muaro Jambi

Faktahitam.com-MUARO JAMBI – Memasuki usia kepemimpinan yang telah melewati angka satu tahun, duet Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan Wakil Bupati Junaidi H. Mahir terus menunjukkan komitmen kuat dalam menahkodai Bumi Sailun Salimbai. Keharmonisan dan intensitas kerja keduanya menjadi sinyal positif bahwa visi pembangunan daerah jauh lebih diprioritaskan ketimbang sekadar mengejar jabatan.

‎
‎Meski dinamika politik sering kali menggoyang stabilitas kepemimpinan di tingkat daerah, pasangan ini dinilai tetap solid dan selaras. Fokus utama mereka terlihat pada percepatan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di berbagai kecamatan.
‎
‎Bukan Sekadar Jabatan
‎Pengamat dan masyarakat setempat melihat konsistensi ini sebagai bukti keseriusan dalam membangun daerah. Sikap "mesra" atau kompak yang ditunjukkan di depan publik maupun dalam pengambilan kebijakan strategis mencerminkan adanya kesamaan visi.
‎
‎"Komitmen yang ditunjukkan selama setahun lebih ini memberikan rasa optimis bagi warga. Ketika kepala daerah dan wakilnya sejalan, program pembangunan tidak akan terhambat oleh ego sektoral," ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
‎
‎Indikator Keberhasilan Setahun Terakhir
‎Beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam masa kepemimpinan mereka meliputi:
‎
‎Stabilitas Birokrasi: Minimnya konflik internal yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) fokus pada pelayanan.
‎
‎Pemerataan Pembangunan: Upaya menjangkau wilayah pelosok untuk memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di satu titik.
‎
‎Dialog Terbuka: Keduanya sering turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat secara kolektif.
‎
‎Keharmonisan Bambang Bayu Suseno dan Junaidi H. Mahir diharapkan terus terjaga hingga akhir masa jabatan, demi mewujudkan Muaro Jambi yang lebih maju dan berdaya saing.

Amril mata 

Anggota DPRD provinsi Jambi