Keluhkan Ketiadaan Lahan Parkir, Warga Desak Satpol PP Panggil Pengelola Rumah Makan di Bukit Baling

MUARO JAMBI – Sebuah rumah makan yang beroperasi di kawasan Bukit Baling, tepatnya di sekitar Simpang RSUD Ahmad Ripin, Kabupaten Muaro Jambi, menuai protes dari warga setempat. Rumah makan tersebut dituding tidak memiliki lahan parkir yang memadai, sehingga kendaraan pengunjung kerap meluber dan memakan bahu jalan.

Kondisi ini dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lain, terlebih lokasinya berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan darurat (RSUD). Menanggapi hal tersebut, warga mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Muaro Jambi untuk segera memanggil dan memeriksa kelengkapan izin operasional pihak pengelola.

"Kami minta ketegasan dari penegak Perda. Kalau tidak punya lahan parkir, izin usahanya bagaimana? Satpol PP harus turun tangan panggil pengelolanya sebelum terjadi kecelakaan atau kemacetan yang lebih parah," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Analisis Pelanggaran: Aturan Apa yang Dilanggar?

Secara hukum dan regulasi daerah, operasional rumah makan yang tidak menyediakan fasilitas parkir yang layak dapat menjerat pengelola dalam beberapa pelanggaran serius:

1. Pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), setiap pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan bangkitan lalu lintas wajib memiliki Andalalin.

Dampaknya: Menggunakan bahu jalan umum sebagai tempat parkir tetap (liar) bagi usaha komersial adalah bentuk pelanggaran fungsi jalan.

2. Pelanggaran Syarat Perizinan Berusaha (PBG / IMB)

Untuk mendirikan tempat usaha seperti rumah makan, salah satu syarat mutlak dalam dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) — dulu dikenal sebagai IMB — adalah ketersediaan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan ruang parkir yang proporsional sesuai kapasitas pengunjung.

Dampaknya: Jika rumah makan tidak memiliki lahan parkir sama sekali, kuat dugaan terjadi pelanggaran tata ruang atau ketidaksesuaian fungsi bangunan dengan izin yang diajukan.

3. Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum

Setiap kabupaten/kota memiliki Perda terkait Ketertiban Umum (Tibum). Di Muaro Jambi, penggunaan fasilitas publik atau bahu jalan yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat merupakan wewenang Satpol PP untuk melakukan penindakan.

Dampaknya: Satpol PP memiliki dasar hukum kuat untuk memanggil pengelola, memberikan sanksi administratif, hingga melakukan penyegelan tempat usaha jika terbukti tidak mengantongi izin yang sah.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola rumah makan terkait serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muaro Jambi guna memastikan status perizinan usaha tersebut.

Amril mata 

*Forkopimda dan Akademisi Jambi Perkuat Kolaborasi Penanggulangan Karhutla, Kapolda Tekankan Pencegahan dan Penegakan Hukum*

Faktahitam,com-Jambi – Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut ditandai dengan kegiatan Keynote Speech dan Penandatanganan Komite Bersama Forkopimda Provinsi Jambi dan Akademisi dalam Penanggulangan Karhutla yang digelar di Aula Auditorium Unifac Lantai I Gedung Rektorat Universitas Jambi (Unja), Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, S.I.K., M.H., Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, S.I.P., M.M., Wakajati Jambi Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum., Rektor Universitas Jambi Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., Direktur Utama PT Wira Karya Sakti (WKS) Kurniawan Gotama, para narasumber, serta sekitar 150 mahasiswa dari Universitas Jambi, Universitas Muhammadiyah Jambi, dan berbagai elemen lainnya.

Kegiatan diawali dengan penampilan tari tradisional, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Hymne Universitas Jambi, dan doa bersama sebelum memasuki sesi penyampaian keynote speech.

Dalam paparannya, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kuliah umum yang melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi ancaman Karhutla.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk memberikan pemahaman mengenai dampak Karhutla terhadap kesehatan, transportasi, lingkungan, hingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga kawasan hutan gambut yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber daya air di Provinsi Jambi.

“Jika lahan gambut sudah terbakar, proses pemulihannya sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong program Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui berbagai dukungan dan subsidi kepada masyarakat,” ujar Gubernur.

Sementara itu, dalam keynote speech-nya, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan mahasiswa, dalam mendukung upaya penanggulangan Karhutla di Provinsi Jambi.

Kapolda menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai mitra kritis sekaligus agen edukasi yang dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Selain mengedepankan langkah pencegahan, Polda Jambi juga terus memperkuat upaya mitigasi dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Beberapa langkah mitigasi yang dilakukan antara lain penyekatan kanal, pemetaan sumber air, teknik pendinginan (cooling down), serta pengoperasian posko terpadu bersama lintas instansi.

Di bidang penegakan hukum, Kapolda menegaskan bahwa Polda Jambi akan menerapkan maklumat Karhutla secara konsisten, melakukan penyidikan berbasis ilmiah (scientific investigation), serta menindak tegas pelaku baik perorangan maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

 

Kapolda juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pengaduan Polri melalui Call Center 110 sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan pelaporan cepat terhadap potensi Karhutla.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Komite Bersama Forkopimda Provinsi Jambi dan Akademisi dalam Penanggulangan Karhutla sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman Karhutla di Provinsi Jambi.

Penandatanganan komitmen tersebut ditutup dengan penyerahan plakat dan sesi foto bersama seluruh peserta kegiatan.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dan mahasiswa merupakan langkah strategis dalam membangun gerakan kolektif pencegahan Karhutla yang berkelanjutan.

“Penanggulangan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat saja. Diperlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan mahasiswa yang memiliki kapasitas intelektual untuk mengedukasi masyarakat serta memberikan masukan konstruktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji.

Ia menambahkan bahwa Polda Jambi akan terus mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi, patroli terpadu, dan mitigasi di lapangan, namun tetap menyiapkan langkah penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran.

“Kolaborasi yang terbangun melalui komite bersama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi seluruh stakeholder sehingga upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak Karhutla dapat berjalan lebih efektif. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama agar Provinsi Jambi terhindar dari bencana kabut asap dan dampak Karhutla yang lebih luas,” tutupnya.

Amril mata 

Polda Jambi Jelaskan Status Kedinasan Anggota RC, Tegaskan Komitmen pada Putusan Hukum dan Transparansi*

JAMBI – Polda Jambi memberikan penjelasan resmi terkait status kedinasan anggota berinisial RC yang belakangan menjadi perhatian dan perbincangan di tengah masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jambi dalam doorstop bersama media di Ruang Media Center Polda Jambi, Senin (8/6/2026)

Dalam keterangannya, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menegaskan bahwa Polda Jambi menghormati dan menerima secara terbuka seluruh perhatian, kritik, serta aspirasi masyarakat terkait persoalan tersebut sebagai bagian dari kontrol publik terhadap institusi Polri.

"Polda Jambi memahami adanya perhatian dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Polri sebagai institusi yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat berkomitmen untuk selalu mendengarkan aspirasi publik serta menjadikan setiap masukan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas organisasi," ujar Kombes Pol. Erlan Munaji.

Dijelaskan bahwa RC saat ini masih berdinas di lingkungan Polda Jambi dan bertugas di Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) Polda Jambi. Terkait perkara pidana yang pernah menjerat yang bersangkutan, Kabid Humas menyampaikan bahwa saat bertugas di Polda Kalimantan Selatan, RC terlibat kasus tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHP.

Pada tahun 2008, Pengadilan Negeri Banjarmasin memutus bebas RC dari dakwaan yang diajukan. Namun, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tahun 2009. Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada RC karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Selanjutnya, upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan RC pada tahun 2010 ditolak Mahkamah Agung, sehingga putusan kasasi tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kabid Humas menjelaskan bahwa pada 21 Juli 2022, Jaksa Penuntut Umum Kalimantan Selatan mengirimkan surat kepada Kapolda Jambi untuk meminta bantuan pelaksanaan eksekusi terhadap RC. Yang bersangkutan kemudian menjalani masa pidana di Lapas Kelas II Jambi selama 1 tahun 10 bulan.

"Saat ini saudara RC berstatus bebas bersyarat berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024, dengan masa percobaan yang akan berakhir pada 26 Juli 2026," jelasnya.

Terkait aspek kode etik profesi Polri, Kabid Humas menerangkan bahwa terhadap RC telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada tahun 2015. Dalam putusannya, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan diberikan sanksi rekomendasi berupa mutasi yang bersifat demosi sekurang-kurangnya selama satu tahun.

Menurutnya, status aktif kembali RC dalam kedinasan merupakan konsekuensi hukum dari putusan KKEP yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2015.

"Sebagai institusi penegak hukum, Polri wajib menghormati dan melaksanakan setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai prinsip negara hukum dan asas legalitas. Proses sidang etik yang dilaksanakan saat itu telah berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan," terang Kombes Pol. Erlan.

Polda Jambi juga menegaskan akan terus melakukan pembenahan internal, memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta menjaga profesionalisme dalam pelaksanaan tugas guna mewujudkan Polri yang Presisi dan semakin dipercaya masyarakat.

"Bapak Kapolda Jambi menegaskan bahwa Polda Jambi menghormati setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Seluruh proses yang berkaitan dengan saudara RC telah melalui mekanisme hukum dan kode etik yang berlaku serta didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Polda Jambi akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan internal guna memastikan setiap anggota Polri bekerja secara profesional, berintegritas, dan sesuai aturan yang berlaku," tutup Kabid Humas

Bidhumas Polda Jambi Gelar Rakernis Humas Tahun 2026, Optimalkan Komunikasi Publik dan Manajemen Media Untuk Mendukung Asta Cita Presiden RI*

Faktahitam.com-Jambi – Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Jambi menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Tahun 2026 dengan mengusung tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media, Humas Polri Presisi Siap Menyukseskan Rencana Kerja Polri dan Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Asta Cita Presiden RI Tahun 2026”. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai III Siginjai Mapolda Jambi, Senin (08/06/2026).

Rakernis Humas Tahun 2026 diikuti oleh para Kasi Humas Polres jajaran, operator kehumasan, serta operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Jambi.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pembekalan dari sejumlah narasumber yang kompeten di bidang komunikasi publik dan media, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Drs. Ariansyah, M.E, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi, S.P., M.Sos., C.Med, Kepala Biro Antara Jambi Siri Antoni, S.Th.I., M.Si, serta akademisi Dr. Mochammad Farisi, LL.M.

Dalam kesempatan tersebut Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan arahannya bahwa Rakernis Humas Tahun 2026 menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme personel kehumasan dalam menghadapi tantangan komunikasi publik yang semakin kompleks di era digital.

"Fungsi kehumasan memiliki peran yang sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri. Karena itu, saya mengingatkan seluruh Kasi Humas agar membangun personel yang militan, memperhatikan pembinaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta optimalisasi anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas kehumasan." ujar Kabid Humas

Selain itu dalam fungsi kehumasan, pengelolaan PPID di setiap satuan kerja harus menjadi perhatian bersama. PPID harus mampu memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat. 

"Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan informasi tidak mendapatkan tanggapan. Informasi yang bersifat berkala, serta-merta, setiap saat maupun informasi yang dikecualikan harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku." tutupnya

Dalam menghadapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat, fungsi war room harus dioptimalkan untuk melakukan monitoring, mitigasi, dan penyampaian langkah-langkah penanganan yang dilakukan Polri. Humas harus mampu memberikan informasi yang cepat dan akurat agar isu yang berkembang tidak menjadi bola liar dan tidak meluas hingga tingkat nasional.

"Saya berharap seluruh personel humas terus meningkatkan literasi kehumasan, mampu mengidentifikasi isu dan kegiatan-kegiatan baru yang memiliki nilai publikasi, serta responsif terhadap pertanyaan dan kritik masyarakat. Setiap isu yang membutuhkan penjelasan harus dijawab secara normatif melalui akun resmi dengan bahasa yang santun, edukatif, dan informatif, sehingga masyarakat merasakan kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan informasi." tutup Kabid Humas 

Amril mata 

Jeki Santoso Resmi Dilantik Jadi Ketua FRIC Muaro Jambi, Dodi Chandra Tekan Peran Aktif Lembaga

JAMBI – Dewan Pimpinan Wilayah Fast Respon Indonesia Center (DPW FRIC) Provinsi Jambi resmi melantik Jeki Santoso, S.Sos sebagai Ketua dan Amril mata sebagai wakil ketua FRIC Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Muaro Jambi. Prosesi pelantikan khidmat ini berlangsung di Sekretariat DPW FRIC Provinsi Jambi pada Minggu (07/06/2026).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Ketua DPW FRIC Provinsi Jambi, Dodi Chandra. Langkah ini menandai babak baru bagi roda organisasi di wilayah Muaro Jambi untuk bergerak lebih progresif.

Ketua DPW FRIC Jambi, Dodi Chandra, menegaskan bahwa nahkoda baru DPD Muaro Jambi harus mampu membawa organisasi menjadi wadah yang produktif, solutif, dan cepat tanggap terhadap isu-isu sosial di masyarakat.

"FRIC bukan sekadar papan nama. Kehadiran Bung Jeki Santoso harus mampu menghidupkan mesin organisasi secara produktif, membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta menjadi jembatan aspirasi masyarakat Muaro Jambi," ujar Dodi Chandra tegas.

Usai dikukuhkan, Ketua DPD FRIC Muaro Jambi terpilih, Jeki Santoso, S.Sos, menyatakan kesiapannya untuk segera mengonsolidasikan internal organisasi dan menyusun program kerja strategis dalam waktu dekat.

"Amanah ini adalah tanggung jawab besar. Kami siap mengibarkan bendera FRIC di Muaro Jambi dengan program-program yang nyata dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Fokus utama kami adalah membangun tim yang solid dan responsif," ungkap Jeki.

Dengan pelantikan ini, FRIC DPD Muaro Jambi diharapkan dapat langsung tancap gas menjalankan fungsi kontrol sosial dan kemitraan strategis dengan Polri demi kemajuan daerah.

Amril mata 

Polres Muaro Jambi Responsif Laporan Masyarakat Melalui 110 Adanya Aktifitas Diduga Berandalan Bermotor di wilayah Senaung

Faktahitam.com-MUARO JAMBI- Polres Muaro Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat melalui Layanan Kepolisian 110.

Pada Minggu dini hari (07/06/2026) sekitar pukul 03.25 WIB, Call Center 110 Polres Muaro Jambi menerima laporan dari masyarakat terkait adanya sekelompok anak-anak yang diduga merupakan geng motor di wilayah Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Personel Piket Samapta Polres Muaro Jambi bersama Kanit Dalmas segera berkoordinasi dengan personel Polsek setempat dan bergerak cepat menuju lokasi yang diinformasikan pelapor.

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, rombongan yang diduga geng motor tersebut telah membubarkan diri dan bergerak menuju arah Kota Jambi. Dari keterangan warga sekitar, memang sempat terlihat adanya rombongan anak-anak tersebut, namun mereka tidak melakukan aksi yang mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat.

Kehadiran personel Polres Muaro Jambi di lokasi merupakan bentuk respon cepat Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah potensi terjadinya gangguan kamtibmas.

Pelapor mengapresiasi respon cepat yang diberikan oleh Polres Muaro Jambi dan merasa lebih aman saat melintas di wilayah tersebut.

Polres Muaro Jambi mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas melalui Layanan Kepolisian 110 yang siap melayani 24 jam.

Polres Muaro Jambi Presisi, Cepat Merespon, Hadir Memberikan Rasa Aman untuk Masyarakat.

Amril mata 

Torehkan Desade Emas, Pemkab Muaro Jambi Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

SENGETI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemkab Muaro Jambi sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Prestasi prestisius ini diterima langsung bersamaan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI pada Selasa (2/6/2026). Pencapaian "Dekade Emas" ini mempertegas keseriusan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Apresiasi Tinggi dari DPRD Muaro Jambi

Keberhasilan luar biasa ini langsung mendapat respons positif dan apresiasi tinggi dari pihak legislatif. Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyatakan rasa bangganya atas konsistensi pemerintah daerah yang mampu menjaga kualitas laporan keuangan selama sepuluh tahun tanpa terputus.

Menurutnya, mempertahankan predikat WTP selama satu dekade bukanlah perkara mudah. Hal ini menuntut kedisiplinan tinggi, sinergi yang kuat antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pengawasan yang ketat.

Pihak DPRD berharap capaian ini tidak sekadar menjadi prestasi di atas kertas, melainkan terus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sailun Salimbai. Dengan tata kelola anggaran yang bersih, setiap rupiah dari APBD diharapkan dapat tersalurkan secara efektif untuk pembangunan daerah.

Amril mata 

Satu Dekade WTP, Fraksi PAN Apresiasi Capaian Pemkab Muaro Jambi

Faktahita.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atas keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan ini menjadi sangat spesial karena menandai pencapaian WTP yang ke-10 secara berturut-turut (satu dekade).

Ketua Fraksi PAN Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, S.M., menyampaikan rasa bangganya atas dedikasi yang ditunjukkan oleh jajaran pemerintahan, khususnya Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno beserta Wakil Bupati.

Menurut Robinson, mempertahankan predikat WTP selama sepuluh tahun berturut-turut bukanlah perkara mudah. Hal ini menjadi bukti sahih atas komitmen kuat kepala daerah dalam mengawal roda pemerintahan yang bersih.

"WTP ke-10 ini adalah bukti nyata komitmen kepala daerah bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi anggaran daerah Muaro Jambi," ujar Robinson.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi yang baik antara kepala daerah dan seluruh OPD menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat. Fraksi PAN berharap capaian prestisius ini dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di Bumi Sailun Salimbai.

Amril mata 

Operasi Judi Togel Beroperasi Terang-terangan di Kem A dan Gudang Arang, Dikelola Sosok Bernama Si Tamba

Faktahiyam.com-JAMBI – Praktik perjudian jenis togel diduga beroperasi secara aktif dan terorganisir di dua titik wilayah, yakni Kem A, Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, dan kawasan Gudang Arang, Desa Panoban. Informasi yang dihimpun menyebutkan, kegiatan ilegal ini dikelola oleh seorang pria yang dikenal luas di lingkungan tersebut dengan sapaan akrab Si Tamba.

 

Berdasarkan keterangan warga sekitar, Si Tamba diketahui bertindak sebagai pengelola utama yang mengatur jalannya permainan togel di kedua lokasi tersebut. Kegiatan ini berlangsung cukup lama dan diketahui banyak pihak, namun hingga kini masih berjalan tanpa gangguan berarti. Warga mengaku transaksi pemasangan nomor sering terjadi di siang hingga sore hari, dengan melibatkan banyak pemain yang datang bergantian.

 

Praktik ini jelas melanggar hukum di Indonesia, di mana segala bentuk perjudian termasuk togel dilarang dan diancam sanksi pidana maupun denda. Keberadaan judi ini dikhawatirkan semakin meresahkan masyarakat dan merugikan secara sosial maupun ekonomi, terutama karena beroperasi di pemukiman warga.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait laporan atau penindakan terhadap kegiatan tersebut. Warga berharap aparat penegak hukum segera turun tangan untuk membongkar dan menghentikan operasi judi yang dikelola Si Tamba ini, agar lingkungan kembali aman dan bersih dari aktivitas ilegal.

 

Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini.

Zulhamdi 

DPRD KABUPATEN MUARO JAMBI AIDI HATTA MEMIMPIN PEMBACAAN TEKS PANCASILA

Faktahitam.com-muaro jambi – ketua dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten muaro jambi, aidi hatta, memimpin pembacaan teks pancasila dalam upacara khidmat memperingati hari lahir pancasila yang digelar di lapangan utama kompleks perkantoran bupati, senin (1/6/2026).

upacara yang berlangsung dengan menerapkan protokol penuh kekhidmatan ini dihadiri oleh penjabat (pj) bupati muaro jambi, unsur forkopimda, para kepala jajaran organisasi perangkat daerah (opd), serta ratusan aparatur sipil negara (asn) di lingkup pemerintah kabupaten muaro jambi.

mengenakan pakaian adat daerah, aidi hatta naik ke podium utama untuk membacakan kelima sila pancasila di hadapan seluruh peserta upacara. suasana hening menyelimuti lapangan saat gema pembacaan teks ideologi negara tersebut dikumandangkan, diikuti secara serentak oleh para peserta.

usai pelaksanaan upacara, aidi hatta menyampaikan bahwa momentum 1 juni bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan untuk mengokohkan kembali fondasi berbangsa.

"pancasila adalah pemersatu kita di tengah keberagaman. tugas kita hari ini, terutama di era modern, adalah memastikan nilai-nilai keadilan sosial, gotong royong, dan persatuan itu benar-benar hidup dalam setiap kebijakan publik yang kita lahirkan untuk masyarakat muaro jambi," ujar aidi hatta saat ditemui wartawan di lokasi.

ia juga menambahkan bahwa dprd muaro jambi berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya roda pemerintahan yang selaras dengan nilai-nilai luhur pancasila, khususnya dalam hal keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat kecil dan pembangunan yang merata.

upacara hari lahir pancasila tahun 2026 ini berjalan dengan lancar dan tertib, ditutup dengan doa bersama untuk kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan kabupaten muaro jambi serta negara kesatuan republik indonesia. 

Amril mata 

Jalin Sinergitas dan Keakraban: Kapolres Tanjab Barat Silaturahmi Bersama Awak Media Tungkal Ulu

Faktahitam.comTANJAB BARAT – Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti pertemuan silaturahmi yang digelar antara Pimpinan Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Barat bersama para jurnalis di wilayah Tungkal Ulu.

Kegiatan ini berlangsung di lingkungan kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Tungkal Ulu, pada Sabtu (30/5/2026). Acara ini menjadi momen istimewa untuk mempererat hubungan kerja sama serta sinergitas antara kepolisian dan insan pers dalam membangun daerah yang aman dan kondusif.

 

Pertemuan akrab ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Jabung Barat, AKBP Maulia Kuswicaksono, S.I.K., M.H., yang didampingi oleh Wakil Kapolres Tanjung Jabung Barat, Kompol Andi Musahar, S.H. Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat utama dan perwira Polres, antara lain Kabag Ops Polres Tanjab Barat, AKP Hermanto, S.H.; Kasat Samapta Polres Tanjab Barat, AKP Binsar H. Tamba; Kapolsek Tungkal Ulu, AKP Windy, T.K., M.H., serta Kasium Polres Tanjab Barat, Aiptu Darwono.

 

Dalam sambutannya di sela-sela pertemuan, Kapolres AKBP Maulia Kuswicaksono menyampaikan bahwa silaturahmi ini merupakan wujud nyata komitmen kepolisian untuk selalu menjaga kedekatan dengan awak media. Menurutnya, pers merupakan mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

 

"Kehadiran kami di sini, di Polsek Tungkal Ulu, adalah untuk menjaga tali silaturahmi yang sudah terjalin baik selama ini. Kami sangat menyadari betapa pentingnya peran rekan-rekan jurnalis di Tungkal Ulu sebagai mitra kami dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat. Sinergi antara Polres dan media adalah kunci utama agar informasi yang diterima publik selalu jelas dan terpercaya," ujar Kapolres.

 

Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi peran aktif para jurnalis wilayah Tungkal Ulu yang selama ini turut serta mengawal setiap kebijakan dan kegiatan kepolisian. Kapolres berharap, melalui pertemuan yang santai namun penuh makna ini, komunikasi dua arah dapat semakin terbuka lebar, sehingga setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat dapat diselesaikan bersama-sama demi kenyamanan bersama.

 

Sementara itu, suasana diskusi berjalan sangat cair dan akrab. Para awak media juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian khusus yang diberikan Kapolres dan jajarannya dengan menggelar pertemuan ini langsung di wilayah kerja mereka. Mereka berkomitmen untuk terus menjaga kerja sama yang baik, serta senantiasa mendukung kinerja Polres Tanjung Jabung Barat dalam menjaga 

 keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ini.

 

Kegiatan silaturahmi ini ditutup dengan obrolan santai dan tukar pikiran, yang semakin mempererat rasa persaudaraan antara kepolisian dan insan pers. Diharapkan, hubungan harmonis yang terjalin ini akan terus terpelihara dan semakin kokoh dalam mewujudkan Tanjung Jabung Barat yang aman, damai, dan sejahtera.

Zulhamdi 

Apresiasi Kemajuan RSUD Sungai Bahar, Robinson Sirait Ajak Masyarakat Optimalkan Layanan Kesehatan Lokal

Faktahitam.com-MUARO JAMBI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Robinson Sirait, S.M., memberikan apresiasi tinggi terhadap transformasi dan perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Bahar.

Menurut Robinson, peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan di RSUD plat merah tersebut merupakan angin segar bagi sektor kesehatan di wilayah hilir Muaro Jambi. Ia menilai rumah sakit ini kini telah mampu menjawab kebutuhan medis dasar hingga spesialis bagi warga sekitar.

Seruan untuk Masyarakat Tiga Kecamatan

Dalam keterangannya, Legislator PAN ini mengajak seluruh elemen masyarakat di wilayah Bahar Group—yaitu Kecamatan Sungai Bahar, Bahar Selatan, dan Bahar Utara—untuk tidak ragu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia di RSUD Sungai Bahar.

"Kami melihat ada komitmen besar dari manajemen RSUD Sungai Bahar untuk terus berbenah. Karena itu, saya mengimbau masyarakat di tiga kecamatan Bahar untuk mengoptimalkan layanan medis di rumah sakit kebanggaan kita ini. Tidak perlu jauh-jauh lagi jika fasilitas di sini sudah mumpuni," ujar Robinson.

Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan

Robinson menambahkan bahwa dukungan infrastruktur yang semakin lengkap di RSUD Sungai Bahar diharapkan dapat memangkas jarak tempuh dan biaya transportasi bagi pasien yang sebelumnya harus dirujuk ke Kota Jambi atau daerah lain.

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam perkembangan RSUD ini meliputi:

Peningkatan SDM: Kehadiran tenaga medis dan dokter spesialis yang lebih lengkap.

Fasilitas Penunjang: Pembaruan alat kesehatan dan kenyamanan ruang rawat inap.

Aksesibilitas: Lokasi yang strategis bagi warga di perbatasan kabupaten.

Dukungan Legislatif

Sebagai wakil rakyat, Robinson menegaskan bahwa pihaknya di DPRD Kabupaten Muaro Jambi akan terus mengawal kebijakan anggaran guna memastikan RSUD Sungai Bahar mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pengembangan di masa depan.

"Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Kami di legislatif akan terus mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada peningkatan mutu RSUD, agar pelayanan yang diberikan benar-benar prima dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.

Amril mata 

Proyek SPAM Mangkrak, Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi Desak Evaluasi Total dan Panggil Dinas Terkait

Faktahitam.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi, Wiranto, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditemukan mangkrak dan tidak berfungsi. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten segera melakukan evaluasi total guna memastikan hak masyarakat terhadap air bersih terpenuhi.

Sorotan ini muncul setelah adanya laporan terkait infrastruktur air yang telah dibangun menggunakan anggaran daerah, namun hingga kini tidak memberikan manfaat nyata bagi warga di beberapa titik wilayah.

DPRD Akan Panggil Dinas Pekerjaan Umum

Wiranto menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat pemborosan anggaran pada fasilitas publik yang terbengkalai. DPRD berencana menjadwalkan pemanggilan dinas terkait—khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)—untuk meminta pertanggungjawaban teknis dan manajerial.

"Kami minta evaluasi total. Proyek ini dibangun dengan uang rakyat, jadi hasilnya harus dirasakan rakyat. Dalam waktu dekat, kami akan panggil dinas terkait untuk menjelaskan kendala di lapangan secara transparan," tegas Wiranto.

Poin Utama Sorotan Legislatif

Berdasarkan tinjauan lapangan, terdapat beberapa isu krusial yang menjadi perhatian serius:

Audit Kelayakan: Menyelidiki apakah kegagalan fungsi disebabkan oleh kesalahan konstruksi, perencanaan yang tidak matang, atau masalah sumber air.

Transparansi Anggaran: Mencegah terjadinya pemborosan anggaran pemeliharaan untuk fasilitas yang sejak awal sudah mengalami cacat operasional.

Urgensi Air Bersih: Mengingat kebutuhan air bersih di Muaro Jambi sangat vital, terutama bagi wilayah yang rawan kekeringan saat musim kemarau.

Langkah Strategis yang Diusulkan

Wiranto menekankan agar Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak hanya fokus pada pembangunan fisik (output), tetapi juga pada azas kebermanfaatan (outcome).

Langkah EvaluasiTarget CapaianInventarisir ProyekMendata seluruh titik SPAM yang tidak aktif di Muaro Jambi secara detail.Uji Teknis LapanganMenilai kerusakan infrastruktur mulai dari mesin pompa hingga jaringan pipa distribusi.Optimalisasi PengelolaanMemperjelas status pengelola (BUMD atau Desa) agar operasional memiliki payung hukum dan biaya perawatan.

DPRD berharap pemerintah daerah lebih selektif dalam memilih rekanan kontraktor dan memperketat pengawasan proyek agar anggaran daerah tidak terbuang sia-sia pada proyek yang berak 

Amril mata