JAKARTA – Kritik tajam dilayangkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa terkait pengelolaan data kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya mengenai jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berstatus nonaktif. Ia menilai ketidaksinkronan data ini telah memicu kerugian nyata bagi negara.
Dalam pernyataannya, Purbaya tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap sistem yang dinilai tidak efisien. Ia menyebut situasi di mana anggaran terus mengalir namun status kepesertaan justru tidak aktif sebagai sebuah langkah yang tidak masuk akal.
"Konyol! Uang tetap keluar, pemerintah rugi, image jadi jelek," tegas Purbaya saat memberikan tanggapan mengenai karut-marut data PBI tersebut.
Kerugian di Berbagai Sisi Menurut Purbaya, ada tiga dampak utama dari masalah ini yang saling berkaitan:
Pemborosan Anggaran: Pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk iuran peserta, namun karena statusnya nonaktif, manfaat kesehatan tidak terserap secara tepat sasaran.
Kerugian Finansial Negara: Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor produktif lain atau pembenahan fasilitas kesehatan justru terbuang sia-sia karena administrasi yang buruk.
Citra Instansi: Ketidakakuratan data ini memperburuk persepsi publik terhadap kredibilitas pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam mengelola jaminan sosial nasional.
Masalah data PBI memang sering kali menjadi titik lemah dalam sistem JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Purbaya mendesak adanya sinkronisasi data yang lebih cepat dan transparan antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Dukcapil agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait diharapkan segera melakukan langkah audit dan perbaikan sistem guna mencegah kebocoran anggaran yang lebih besar di masa mendatang.
Amril mata
Komentar
Posting Komentar